Pages

Thursday, April 25, 2013

UNHAN Gelar Rakor tentang Peran Pemda Dalam Menunjang Ketahanan Energi

Jakarta, Univeritas Pertahanan (UNHAN) melalui Program Studi Ketahanan Energi menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pertahanan tentang “Peran Pemerintah Daerah Dalam Menunjang Ketahanan Energi Nasional”, Rabu (24/4) di kantor Kemhan, Jakarta. Rakor tersebut dihadiri beberapa peserta yang merupakan pimpinan dari sejumlah daerah sebanyak 35 orang Walikota, 40 orang Bupati dan lima Anggota DPRD. Hadir menjadi pembicara kunci Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro.



Rakor diselenggarakan dengan tujuan untuk menambah wawasan dan pemahaman betapa pentingnya ketahanan nasional baik ditinjau dari peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia dan yang terpenting untuk meningkatkan sistem pertahanan negara yang salah satu pilarnya adalah ketahanan energi nasional.

Menhan dalam sambutannya mengatakan bahwa ancaman terhadap pertahanan negara tidak hanya ancaman yang bersifat militer, tetapi juga ancaman non militer termasuk ancaman energi. Pertahanan terhadap serangan energi itu sebetulnya bukan domainnya Kemhan, tetapi Kemhan wajib untuk memberikan signal akan pentingnya pertahanan energi dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional.

Lebih lanjut Menhan menjelaskan bahwa ketahanan energi dapat didefinisikan bagaimana kebutuhan energi itu dapat dipenuhi, yaitu suatu keadaan dimana supply itu memenuhi demand tetapi juga terus berkelanjutan. “Tidak bisa suatu kebutuhan energi itu dipenuhi tetapi hanya sehari dua hari, selebihnya terjadi krisis, itu tidak sustainable, artinya kertahanan energi kita lemah”, jelas Menhan.

Sementara itu Rektor UNHAN Letjen TNI Ir. Drs. Subekti, M.Sc. mengatakan, ketahanan energi merupakan salah satu pilar bagi sistem pertahanan negara, manakala energi ini rentan berpengaruh kepada ketahanan nasional juga akan berimplikasi kepada sistem pertahanan negara.

Oleh karena itu, menurutnya kehadiran para peserta yang merupakan para pimpinan di daerah menjadi penting, karena pada kenyataannya sesuai dengan ketentuan otonomi daerah bahwa gubernur, bupati dan kepala daerah juga merupakan kepanjangan tangan pemerintah pusat untuk menyelenggarakan pemerintah di tingkat daerah yang diberikan otonomi untuk mengelola sumber daya alam yang ada di daerah untuk kesejahteraan rakyat dan menunjang keamanan di wilayahnya.

Kegiatan Rakor yang juga merupakan salah satu upaya UNHAN dalam menjalankan Tri Dharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, pengabdian kepada masyarakat dan penelitian merupakan kelanjutan dari seminar nasional ketahanan nasional pada tanggal 29 Januari 2013 yang lalu.

Rakor dibagi dalam dua sesi, sesi pertama menghadirkan pembicara antara lain Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Prof. Dr. Herman Agustiawan, Staf Ahli Menteri kehutanan RI Dr. Ir. Yetti Rusli, M.Si, Ketua APKASI/ Bupati Kutai Ir. H Isran Noor, M.Si, Wakil Menteri ESDM Ir. Susilo Utomo, M.Si. Sedangkan pada sesi kedua menghadirkan pembicara antara lain Direktur PNBPKemenkeu Askolani, SE, MA, Direktur SDE, Mineral dan Perambangan Bappenas Montty Giriawan, Phd, Ketua Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia Paulus Tjakrawan, Walikota Bogor Drs. H. Diani Budiarto, M.Si, dan Bupati Bandung Anak Agung Gde Agung, SH.

Bersamaan dengan kegiatan Rakor tersebut, dilaksanakan pula penandatanganan Nota Kesepakatan antara UNHAN dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) dan Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) yang disaksikan secara langsung oleh Menhan.

Sumber : DMC
http://www.kemhan.go.id/kemhan/?pg=31&id=1062

0 comments:

Post a Comment

Silakan memberikan komentar :) terimakasih sudah berkunjung ke forestforlife.web.id