COP 18/CMP 8 UNFCCC Doha, Qatar

COP 18/CMP 8 UNFCCC Doha, Qatar 26 November – 7 Desember 2012.
“Indonesia mengharapkan semua negara maju menandatangani Protokol Kyoto periode komitmen kedua”.

Kelanjutan periode komitmen Protokol Kyoto adalah salah satu agenda penting dalam konferensi tahunan perubahan iklim yang akan digelar di Doha, Qatar, pada tanggal 26 November – 7 Desember 2012.

Protokol Kyoto adalah kesepakatan global di bawah UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) yang mengatur upaya penurunan emisi oleh negara-negara yang dikategorikan sebagai negara industri maju dan yang telah menghasilkan emisi gas rumah kaca ke atmosfir, penyebab terjadinya perubahan iklim. Berakhirnya periode komitmen pertama pada akhir tahun ini diharapkan akan diikuti dengan kesepakatan mengenai periode komitmen kedua dimana negara maju akan menyatakan kesediaannya untuk menandatangani. Beberapa negara telah menyatakan tidak akan mengikatkan diri kepada periode komitmen kedua. Meskipun demikian, Indonesia berharap Protokol Kyoto tahap kedua ini akan segera efektif per 1 Januari 2013.

Agenda

Menurut Ketua Delegasi Republik Indonesia, Rachmat Witoelar, mengatakan bahwa agenda terkait kelanjutan Protokol Kyoto termasuk membahas lamanya periode komitmen kedua yang hingga kini belum dicapai kesepakatan. Sebagian negara menginginginkan hingga tahun 2020, mengingat rezim global baru yang akan mengatur upaya penanggulangan perubahan iklim direncanakan akan mulai efektif tahun 2020. Namun beberapa negara menginginkan periode komitmen yang lebih pendek agar penurunan emisi yang signifikan segera terjadi sehingga dampak negatif perubahan iklim dapat dihindari. “Indonesia mengharapkan negara maju menunjukkan kepemimpinannya dalam upaya penyelamatan bumi dari kerusakan akibat perubahan iklim yang kian meningkat. Meski negara berkembang, Indonesia telah mengambil inisiatif penting dalam upaya penurunan emisi dan adaptasi terhadap perubahan iklim”, kata Rachmat Witoelar yang juga Utusan Khusus Presiden untuk Pengendalian Perubahan Iklim.

Selain agenda terkait Protokol Kyoto, COP18/CMP8 UNFCCC di Doha diharapkan akan menuntaskan pembahasan Bali Action Plan yang terdiri dari agenda peningkatan aksi penanggulangan perubahan iklim seperti mitigasi di negara maju dan berkembang, adaptasi di negara berkembang dan rentan, serta penyediaan pendanaan dan investasi, teknologi dan peningkatan kapasitas bagi negara berkembang. Agenda Bali Action Plan yang dihasilkan oleh COP 13 tahun 2007 di Indonesia tersebut selama ini dibahas dalam Ad-hoc Working Group on Long-term Cooperative Action under the Convention (AWG-LCA) yang dimandatkan untuk berakhir di Doha.

Menurut Rachmat Witoelar, agenda penting lain yang akan mewarnai pertemuan di Doha adalah kelanjutan pembahasan mengenai rezim global baru yang ditargetkan menyelesaikan kesepakatan pada tahun 2015. Agenda tersebut merupakan hasil keputusan COP tahun lalu di Durban dan telah memulai kerjanya awal tahun ini. Pembahasan tersebut berlangsung dalam Ad-Hoc Working Group on Durban Platform for Enhanced Action (ADP).

Indonesia Anggota GCF

Salah satu isu terkait Bali Action Plan yang akan mengemuka di Doha adalah tuntutan akan realisasi komitmen negara maju untuk menyediakan pendanaan jangka panjang (long-term finance) sebesar US$100 milyar per tahun sampai tahun 2020 yang telah dideklarasikan di Kopenhagen pada akhir tahun 2009. Wadah untuk mengelola dana tersebut sudah dibentuk, yaitu Green Climate Fund (GCF), namun hingga kini belum ada pernyataan yang jelas dari negara maju mulai kapan dan melalui mekanisme apa mereka akan menyalurkan dana tersebut.

Sekretaris Kelompok Kerja Pendanaan DNPI, Suzanty Sitorus, mengatakan Indonesia berhasil menjadi anggota Board of the Green Climate Fund untuk masa kerja 3 tahun pertama. Wakil Indonesia di Board GCF adalah Prof.Dr. Bambang Brodjonegoro, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Selain itu, Indonesia akan menjadi anggota Standing Committee on Finance mulai September 2013-2015. Indonesia juga memberikan kontribusi positif terhadap proses perundingan UNFCCC khususnya dalam isu pendanaan Indonesia melalui terpilihnya anggota delegasi Indonesia untuk memimpin berbagai sesi negosiasi pendanaan. Melalui peran aktif dalam proses UNFCCC tersebut dan juga keanggotaan dalam entitas-entitas pendanaan tersebut, Indonesia memperjuangkan agar pendanaan untuk upaya penanggulangan perubahan iklim di negara berkembang dapat dimobilisasi dari berbagai sumber secara efektif dalam jumlah yang memadai dan dapat diprediksi besaran alirannya.

Kegiatan pendukung

Dalam rangkaian acara COP 18/ CMP 8 Indonesia akan menyelenggarakan beberapa kegiatan yang memaparkan usaha dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, yaitu Indonesia Climate Change Day & Exhibition pada tanggal 1 & 2 Desember serta Side Event pada 5 Desember.

Indonesia Climate Change Day diawali pada 1 Desember 2012 dengan serangkaian seminar dan lokakarya di Hotel La Cigale yang akan mengetengahkan basis ilmiah perubahan iklim, kebijakan dan program, serta tantangan dan peluang bisnis dalam menanggulangi perubahan iklim khususnya di Indonesia melalui tema “The Business Response to the Challenges and Opportunities of Climate Change in Indonesia” Pada tanggal 1 dan 2 Desember 2012 di tempat yang sama akan diselenggarakan pameran yang diperkaya dengan penampilan produk hijau dan kuliner Indonesia guna memperkuat diplomasi budaya di lingkup internasional.

Side event pada 5 Desember 2012 mengambil tema "Indonesia's 15 Years Contribution to Combat Climate Change: Reducing Deforestation". Pada kesempatan ini pembicara dari FAO akan menyajikan status hutan di dunia sedangkan Kementerian Kehutanan akan memaparkan aktivitas REDD+ serta National Forest Monitoring System yang antara lain menunjukkan pengurangan nyata deforestasi di Indonesia.

Sumber :
http://dnpi.go.id/portal/id/berita/berita-terbaru/200-cop-18-cmp-8-unfccc-doha-qatar
Website Resmi COP18 :
http://www.cop18.qa/