Menhut Ajak KNPI Kerja Sama Lestarikan Hutan

Menhut ~ Zulkifli Hasan

Lombok Barat, NTB (23/10 ~ ANTARA News) - Menteri Kehutanan (Menhut) Zulkifli Hasan mengajak Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) bekerja sama melestarikan hutan yang terus mengalami kerusakan akibat perambahan liar.

"Mari kita berhenti bertengkar. Saya mengajak KNPI berdemo, tapi demo menanam pohon," katanya pada acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KNPI, di kawasan wisata Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Selasa.

Pada kesempatan itu Menhut juga menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Taufan E. N Rotorasiko mengenai upaya pelestarian kawasan hutan.

Menurut Zulkifli, KNPI bisa berperan banyak dalam mendukung upaya program pelestarian dan pemanfaatan kawasan hutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Salah satu program Kementerian Kehutanan adalah Hutan Kemasyarakatan (HKm). Kementerian Kehutanan sudah mencanangkan HKm seluas 600 ribu hektare (ha) pada 2010 dan seluas 700 ribu ha pada 2011.

Pengelolaan HKm tersebut diberikan kepada masyarakat yang tinggal di pinggir kawasan hutan dengan syarat tidak boleh melakukan penebangan kayu, namun hanya mengambil manfaat berupa hasil hutan non kayu.

"KNPI bisa mengambil peran dalam program itu agar jangan sampai lahan yang sudah dicanangkan itu salah sasaran," ujarnya.

Program Kemhut yang juga bisa didukung oleh KNPI, kata dia, adalah program Kebun Bibit Rakyat (KBR).

Program KBR merupakan salah satu program prioritas Kemhut yang telah dilaksanakan sejak 2010, guna menyiapkan bibit berkualitas dalam jumlah yang cukup mendukung program penanaman di areal lahan sasaran rehabilitasi hutan dan lahan di seluruh Indonesia.

Selai itu, kata Zulkifli, pihaknya juga menyediakan dana bagi masyarakat yang memiliki lahan untuk ditanami pepohonan. Masyarakat bisa memperoleh dana pinjaman senilai Rp20 juta untuk satu hektare lahan yang akan ditanami.

Dana tersebut dikembalikan setelah sembilan tahun masa peminjaman dengan bunga sekitar lima hingga enam persen.

"Mudah-mudahan KNPI bisa bekerja sama menjalanan program penghijauan dan tidak lagi ramai berkegiatan di hotel-hotel, tapi turun ke desa-desa untuk mendukung program penghijauan bersama dengan pemerintah," ujarnya.
(KR-WLD/M025)

Sumber :
http://www.antaranews.com/berita/340132/menhut-ajak-knpi-kerja-sama-lestarikan-hutan

Read More

Indonesia berpotensi besar untuk pembangunan rendah emisi karbon

Jakarta (15/10 ~ ANTARA News) - Ketua Harian Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) Rachmat Witoelar mengatakan Indoesia memiliki potensi yang sangat besar dalam mendukung pembangunan rendah emisi karbon.

Contoh konkrit dari potensi itu adalah dengan mengganti penggunaan sumber tenaga fosil ke non-fosil. 

"(Sumber daya) bukan minyak bumi yang paling besar adalah geothermal," katanya saat peluncuran Indonesia Climate Change Day.



Selain itu, Indonesia juga memiliki potensi energi alternatif berupa tenaga air angin, biomasa, dan tenaga surya. 

Selain penggunaan energi alternatif, cara yang paling cepat untuk mendukung pembangunan rendah emisi karbon adalah dengan melakukan penghematan energi misalnya mematikan lampu di siang hari.

Menurutnya, energi panas bumi yang digunakan di Indonesia baru sekitar empat hingga enam persen. 

"Kita punya 100, tapi yang kita pakai cuma empat sampai enam. Padahal kita negara kedua yang punya potensi panas bumi tinggi," tegasnya.

Hal itu disebabkan biaya yang tidak murah untuk mulai menggunakan energi panas bumi.

"Dan itu mesti masuk ke hutan-hutan lindung. Jadi, urusannya panjang," jelasnya.

Sumber : http://goo.gl/TIlCo

Read More

Dr. Yetti Rusli : Pentingnya Pemahaman Green Development di PT

“Green Campus” adalah merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan kampus,  dalam implementasi pembangunan nasional sektor kehutanan terutama dalam melestarikan sumber daya hutan dan seluruh kekayaraan keanekaragaman hayati. Flora, fauna dan lingkungan yang dimiliki oleh sumber daya hutan Indonesia. Dunia kampus adalah dunia pendidikan dan pembelajaran untuk menghasilkan sumber daya manusia Indonesia yang handal, professional dan tangguh. Oleh karenanya untuk dunia kampus,  konsep green economy seyognyalah diperkenalkan dan disepahamkan sebagai konsep green development yang menekankan pada keseimbangan pertumbuhan pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan melalui pengembangan kurikulum perguruan tinggi.

Kampus harus mampu menjadi lading pengembangan ilmu dan teknologi untuk meningkatkan produktifitas sumber daya alam dan sumber daya buatan; pengembangan potensi sosial masyarakat; pengembangan pengelolaan sumber daya alam yang efisien dan berkelanjutan Kampus harus mampu menjadi mitra pemerintah dari yang tertinggi sampai ketingkat desa dalam memberikan pengembangan advis pengembangan kebijakan public, reformasi birokrasi dan peningkatan profesionalisme birokrat Kampus juga harus mampu menjadi mitra masyarakat dalam meningkatkan motivasi, inovasi dan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam pembangunan.

Demikian point penting paparan orasi ilmiah dengan tema “Green Campus, Pentingnya Pemahaman Green Development di Lingkungan Intsitusi Perguruan Tinggi” yang disampaikan DR, Ir. Yetti Rusli, MSc  mewakili menteri kehutanan RI, Zulkifli Hasan, SE MM dalam acara wisuda USNI ke XVI bertempat di Manggala wanabakti Jl Gatot Subroto Senayan Jakarta Pusat kamis 11/10.

Untuk lulusan wisudawan terbaik Yayasan Abdi karya memberikan seperangkat Ipad sebagai bentuk apresiasi dan komitment YADIKA  dalam partisipasi  kontribusi positif dibidang pembangunan pendidikan. Selamat menjadi Sarjana USNI kepada seluruh Wisudawan/I. Humas

Sumber : disini

Read More

Indonesia-Jerman sepakati peningkatan kerja sama kehutanan

London (ANTARA News) - Indonesia dan Jerman sepakat untuk melakukan penguatan kerja sama dalam rangka mengisi kemitraan komprehensif Indonesia-Jerman di bidang kehutanan sebagai tindak lanjut kunjungan Kanselir Merkel ke Indonesia Juli lalu.

Hal itu terungkap dari kunjungan Menteri Kehutanan RI, Zulkifli Hasan ke Jerman selama dua hari dalam rangka peningkatan kerjasama kehutanan Indonesia-Jerman yang telah berlangsung selama 45 tahun, demikian Counsellor Pensosbud KBRI Berlin, Ayodhia Kalake kepada ANTARA London, Rabu.

Dalam kunjungan kerja ke Jerman Menteri Kehutanan RI, Zulkifli Hasan menjadi pembicara utama dalam roundtable discussion dengan pemangku kepentingan di Jerman yang diadakan KBRI Berlin di Bonn dihadiri sekitar 50 peserta dari kalangan pemerintah Jerman, peneliti, LSM, akademisi, media, kalangan bisnis, dan mahasiswa Indonesia di Jerman.

Dialog dibuka secara resmi Dubes RI Berlin, Dr. Eddy Pratomo yang berlangsung secara interaktif dalam mengupas berbagai isu kehutanan terkini di Indonesia seperti masalah moratorium izin konversi hutan alam dan lahan gambut, Demonstration Activity REDD+, konflik lahan, penyelesaian tata ruang.

Dalam dialog juga dibahas masalah System Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dan negosiasi dengan Uni Eropa terkait Voluntary Parnertship Agreement (VPA) dan EU Trade Regulation 2013, pemberantasan illegal logging, program penanaman 1 milyar pohon, dan tata kelola kehutanan.

Dalam kunjungan tersebut, Menteri Zulkifli Hasan melakukan pembicaraan bilateral dengan Wakil Menteri Pertanian, Pangan dan Perlindungan Konsumen Republik Federal Jerman, Peter Bleser.

Dalam pertemuan itu disepakati kedua negara akan melakukan penguatan kerjasama dalam rangka mengisi kemitraan komprehensif Indonesia-Jerman di bidang kehutanan sebagai tindak lanjut kunjungan Kanselir Merkel ke Indonesia Juli lalu, melalui Forest and Climate Change Programme (FORCLIME) yang telah berjalan, termasuk implementasi REDD Plus.

Selain pengembangan energi terbarukan seperti energi biomass dari hutan tanaman (wood pellet) terkait program penghentian energi nuklir di Jerman pada 2022 dimana Indonesia memiliki peluang pasar di Jerman.

Capaian penting lainnya dari kunjungan Menteri Zulkifli Hasan ke Jerman adalah penyerahan penghargaan dari Kementerian Lingkungan dan Energi Negara Bagian Hessen kepada Menteri Kehutanan RI atas kerjasama kehutanan yang telah terjalin selama lebih dari 45 tahun antara Indonesia dan Jerman.

Penghargaan diberikan Wakil Menteri Lingkungan dan Energi Negara Bagian Hessen, Wein Meister kepada Menteri Kehutanan RI, Zulkifli Hasan, disaksikan Dubes Dr. Eddy Pratomo, dan Sekjen Kementerian Kehutanan RI, Hadi Daryanto dan Dirjen Kehutanan Kementerian Lingkungan dan Energi, Carsten Wilke, di Wiesbaden .

Menteri Zulkifli Hasan melakukan kunjungan lapangan ke KPH Chaussehaus Wiesbaden seluas 13.000 ha, melihat pengelolaan hutan produksi lebih dari 200 tahun termasuk untuk rekreasi, perlindungan hutan dan produksi kayu. (ZG)

Sumber :
http://www.antaranews.com/berita/337825/indonesia-jerman-sepakati-peningkatan-kerja-sama-kehutanan

Read More

Moratorium Hutan Inisiatif Indonesia

Jakarta (ANTARA News 1/10) - Staf Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim Agus Purnomo menegaskan bahwa penandatanganan Inpres No 10/2011 mengenai penundaan izin tebang hutan sementara selama dua tahun untuk kawasan hutan primer dan gambut merupakan inisiatif pemerintah Indonesia sendiri dan bukan paksaan dari pihak lain.

"Moratorium ini murni inisiatif Indonesia tanpa paksaan dari negara lain atau iming-iming uang," ujar dia saat pemaparan buku 'Menjaga Hutan Kita: Pro-Kontra Moratorium Hutan dan Gambut', di Jakarta, Senin.



Inpres tersebut, menurutnya, merupakan langkah awal kebijakan pemerintah untuk mengelola hutan lebih baik dan efektif.

"Pemerintah Indonesia melakukan komitmen untuk memoratorium lahan gambut jauh sebelum melakukan kerjasama REDD+ di Oslo, Norwegia," katanya.

Selama ini, ujar dia, Indonesia ikut berpartisipasi dalam penurunan karbon dan gas emisi rumah kaca di persepsikan karena iming-iming pendanaan sebanyak 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp9 triliun ataupun proyek besar antar negara.

"Padahal tidak ada proyek besar sama sekali, uang itu akan ada jika pengurangan emisi terjadi," ujar dia.

Fasilitas pembayaranpun, kata dia, harus di verifikasi dan diukur oleh pihak ketiga. "Jika memang ada perubahan rencana kerja dan terbukti bisa menurunkan emisi gas rumah kaca maka negara yang bersangkutan memang berhak mendapatkan pembayaran," ujar dia.

Norwegia berperan sebagai negara yang bisa membayarkan uang tersebut karena tidak bisa berkontribusi menurunkan emisi melalui hutannya.

Sementara sejumlah negara menolak membuat komitmen serupa, contohnya China yang tidak mau menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) selama negara maju tidak berkontribusi menurunkan emisi dalam jumlah yang lebih besar.

"Sedangkan Amerika tidak mau melakukan komitmen baik penurunan gas rumah kaca maupun menyumbangkan uang kepada negara yang bersedia melakukannya. Ini suatu hal yang tidak bisa dipaksakan," ujar dia.

Seperti diketahui, Indonesia berkomitmen untuk bisa menurunkan emisi gas rumah kaca dan karbon sebanyak 26 persen pada 2020 mendatang dengan menandatangani moratorium lahan gambut dan primer dengan kompensasi dana sebesar 1 miliar dolar AS.

Sumber :
http://www.antaranews.com/berita/336254/moratorium-hutan-inisiatif-indonesia

Read More